[Esai] Problematika dan Tuntutan Idealitas Pendidikan Indonesia

(Pixabay.com/sasint)

  
  Tulisan ini didasarkan pada dua perspektif, yaitu perspektif konsepsional pendidikan dan perspektif  undang-undang penyelenggaraan pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu roh pembangunan suatu bangsa, konstruksi pembangunan negara akan terlihat sejalan dengan konstruksi pembangunan manusianya. Implikasinya dapat dilihat dari salah satu tujuan Pendidikan, yakni pembangunan sumber daya manusia. Membangun sumber daya manusia artinya membangun kinerja dan kerja manusia dalam kehidupan sesungguhnya, termasuk dalam dunia pendidikan. Relevansi tersebut semakin menguatkan bahwa pendidikan memiliki andil besar terhadap kemajuan suatu bangsa dan/atau suatu negara.  Berbicara dalam konteks pendidikan Indonesia, apakah pelaksanaan pendidikan dilakukan sesuai dengan arah tuntutan idealitas pendidikan dan amanat konstitusi kita sebagai fundamen pelaksanaan seluruh kehidupan dalam suatu negara, termasuk penyelenggaraan pendidikan?

Secara konspesional, pendidikan diorientasikan pada pembangunan manusia seutuhnya, artinya sebuah usaha menumbuhkan segala potensi kemanusiaan yang ada pada dirinya. Dalam literatur Indonesia “Pendidikan merupakan proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan” KBBI. Dari definisi tersebut, jelas bahwa ada perihal yang ingin diubah untuk keperluan dan tujuan tertentu, yakni mendewasakan manusia, mejadikan manusia sebagai pribadi yang matang dalam hal pikiran, pandangan, kemampuan mengerjakan sesuatu secara langsung, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan hal positif dari pelaksanaan pendidikan itu sendiri. Semua hal tersebut tentunya merupakan perihal yang bersifat ideal dalam hal pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan. Idealitas bukanlah merupakan suatu masalah, tetapi akan menjadi suatu keharusan untuk mengulik dan memperbaikinya ketika pelaksanaannya keluar dari esensi konsep idealitas tersebut. Kembali merujuk pada definisi Pendidikan, kita mencoba mengaitkan dengan beberapa hal yang relevan, seperti indeks sumber daya manusia Indonesia. Sejauh mana perkembangan dan peningkatan indeks sumber daya manusia kita sampai hari ini? Berdasarkan data terakhir (2020) United Nations Development Programme (UNDP) sebagai salah satu organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berfokus pada pengembangan dan pembangunan negara-negara di dunia termasuk  pembangunan sektor Pendidikan, merilis peringkat Human Development Index (HDI) yang menempatkan Indonesia di peringkat  107 dari 189 negara. Selain itu, hasil pemeringkatan yang dilakukan oleh Word Bank tentang Human Capital Index menempatkan Indonesia di peringkat 87 dari 174 negara. Kedua hasil tersebut memberikan gambaran bahwa proses dan hasil pendidikan Indonesia masih perlu untuk ditingkatan. Hal tersebut tentunya agar indeks sumber daya manusia bisa menjadi lebih baik.

Selanjutnya mengenai pelaksanaan pendidikan Indonesia apakah sudah sesuai dengan amanat konstitusi sebagai dasar tertinggi dalam kehidupan kenegaraan, termasuk penyelenggaraan pendidikan? Beberapa amanat konstitusi kita tentang penyelenggaraan pendidikan dapat kita lihat dari beberapa hal berikut, misalnya : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada bagian BAB XII tentang Pendidikan dan Kebudayaan pada pasal  31 (1) setiap warga negara  berhak mendapat pendidikan, (2) setiap warga negara wajid mengikuti Pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem Pendidikan nasional, yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur oleh undang undang, dan seterusnya pada ayat 4 dan ayat 5 serta pada pasal 32. Selain itu, terdapat Undang-Undang lain yang juga mengatur tentang penyelenggaran pendidikan, misalnya Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional yang juga memberikan penjelasan mengenai hak dan kewajiban warga negara Indoesia dalam memperoleh dan mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, selain itu, juga dijelaskan mengenai tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi hak dan kewajiban itu. Berdasarkan beberapa paparan tersebut, dapat diajukan pertanyaan bahwa: Apakah semua warga negara Indonesia sudah memperoleh pendidikan? Apakah hak dan kewajiban warga negara untuk memperoleh pendidikan sudah terpenuhi dengan baik? Dan, Apakah negara melaksanakan kewajibannya untuk menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan amanat konstitusi atau undang-undang? Tentunya akan memunculkan jawaban yang berbeda-beda sesuai dengan paradigmanya. Tetapi setidaknya ada begitu banyak permasalahan yang masih dihadapi saat ini, mulai dari banyaknya angka putus sekolah, angka partispasi sekolah, jangkauan pemerataan akses pendidikan, kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, hingga pada persoalan kebijakan pendidikan, apakah relevan dengan kondisi yang terjadi di lapangan dengan arah kebijakan yang ada. Hal tersebut merupakan realitas yang kita terima sebagai fakta, namun harus kita ubah ke arah yang lebih baik sebagai bentuk kewajiban dan tanggung jawab sebagai insan terdidik, serta tanggung jawab pemerintah secara etik sebagai penyelenggara pendidikan di Indonesia sesuai dengan fakta konstitusi dan/atau undang-undang yang relevan.

 

Anti Kopas