[Opini] "Tajam ke Bawah Tumpul ke Atas" hanya Perspektif atau Keyakinan tentang Potret Hukum Kita?

(Pexels.com/Sora Shimazaki)

Berbicara hukum, artinya kita berbicara tentang sebuah implementasi dari sebuah regulasi. Hukum ada untuk memberikan perlindungan, dan kepastian pada setiap manusia yang diaturnya.  Dalam perspektif idealitas, hukum sangatlah mulia dan begitu tinggi derajatnya. Namun apa jadinya, jika pelaksanaan hukum tidak sesuai dengan esensi hukum itu sendiri, dan secara substansial tidak terlaksana secara penuh? Tentunya ini adalah masalah, karena ada ketidaksesuaian antara apa yang seharusnya dengan apa yang terjadi. Dari masalah masalah tersebut sering kita mendengar kalimat bahwa hukum kita “ Tajam ke bawah tumpul ke atas” apa maknanya? Hukum kita tidak terlaksana dalam batas koridor keadilan, terjadi kontradiksi antara pelaksanaan dengan penegakannya.

Berdasarkan hal tersebut, dan dilihat dari sudut pandang pelaksanaan serta penegakan, siapa yang patut bertanggungjawab atas semua hal tersebut, apakah rakyat, pemerintah atau penegak hukum? Secara objektif, tentu jawabannya adalah penegak hukum, karena dalam proses penegakan tersebut, yang bertindak sebagai  eksekutor penjatuhan hukum adalah penegak hukum itu sendiri.

Fenomena-Fenomena serta anggapan-anggapan bahwa hukum kita “Tajam ke bawah tumpul ke atas” bukan hal yang baru terjadi saat ini, jauh sebelum itu padangan-pandangan demikian sudah ada sejak lama. Merupakan refleksi dan warning untuk penegakan  hukum kita.

Fenomena tersebut terjadi pada lapisan masyarakat dan kebanyakan berdasarkan status objek hukumnya. Semakin tinggi status sosial, jabatan, atau kedudukan seseorang, maka hukum yang ditimpakannya tidak terlalu berat, meskipun tingkat pelanggaran yang dilakukan sangat merugikan. Sebaliknya, hukum bisa memberatkan pada seseorang yang melakukan pelanggaran yang lebih ringan dibandingkan orang yang melakukan pelanggaran lebih berat tetapi dengan statusnya tersebut hukum tidak terlalu memberatkan baginya.

Hal tersebut mengarah pada persoalan integritas penegak hukum, serta integritas pelaksanaan penegakan hukum itu sendiri. Adanya ketidakjujuran serta ketidakadilan yang dirasakan oleh lapisan masyarakat, mengundang spekulasi-spekulasi miring atau negatif sehingga menelorkan suatu suatu istilah yang sampai hari ini masih sangat populer, bahkan menjadi keyakinan seseorang terkait potret hukum yang sesungguhnya di negara kita.

Menjadi perhatian kita bersama tentang bagaimana kita menuntaskan hal tersebut, perihal yang sudah begitu lama mengakar dalam pelaksanaan hukum kita tentunya bukan hal yang mudah untuk menyelesaikannya sesegera mungkin. Tapi setidaknya, searah dengan permasalahan yang sedang dihadapi, krediblitas, integritas, serta kesadaran penegak hukum dalam menegakkan hukum dengan setinggi-tingginya merupakan satu pilihan membenahi tatanan kotor yang sudah lama ada dalam ekositem hukum kita. Selain itu, pengawasan dari semua pihak adalah jalan terbaik dalam upaya menuntaskan problem hukum ini.

Anti Kopas